Proyek “Minapolitan” telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Nomor: 12 tahun 2010 tentang Minapolitan, dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 32 Tahun 2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan, tertanggal 5 Agustus 2010. Sesuai data yang diperoleh malukunews.com, proyek “Minapolitan” yang berbasis perikanan tangkap telah menetapkan delapan lokasi di Indonesia, diantaranya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Pacitan, Kota Banyuwangi, Kota Ternate, Kabupaten Bangka, Kota Bitung, dan Kota Medan.
Sedangkan untuk proyek “Minapolitan” yang berbasis perikanan budidaya, telah ditetapkan 20 lokasi, diantaranya, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Kampar, Kabupaten Bogor, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Blitar, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Morowali, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Banjar, Kabupaten Pohuwatu (Gorontalo), Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Serang, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Bintang.
jember sebagai kabupaten yang mempunyai kemampuan produksi ikan justru terlupakan, wilayah selatan jawa hanya kabupaten jember yang tidak masuk dalam proyek mina politan DPK. ini jelas sevagai kebijakan diskriminatif. Nelayan jember merasa di"anak tirikan". Memang selama ini juga dipingirkan oleh pemerinyah kabupaten, Bupati nampak tidak serius mengurus nelayan yang menghasilkan pendapatan dari produksi ikan dan industri kelautannya.Kini ditambah dengan kebijakan DKP yang tidak berupaya menyentuh nasib para nelayan Jember. Kami sebagai pendamping nelayan Puger, Gumukmas, paseban, mayangan kabupaten Jember kecewa dengan kebijakan tersebut.
Jika merujuk kepada daerah-daerah yang memperoleh jatah proyek “Minapolitan” itu, kabupaten Jember telah diperlakukan secara tidak adil, mengingat potensi perikanan yang dimilikinya cukup layak untuk dikembangkan perikanan tangkap dan budidaya. "kami selaku organ FKN (forum Komunikasi nelayan ) Puger sangat ragu dengan komitmen menteri perikanan dan kelautan untuk memajukan sektor perikanan di Jember Selain itu pemerintah kabupaten Jember juga dinilai tidak becus, gagal dan tidak mampu meyakinkan pemerintah pusat terkait pengembangan sektor kelautan. Jika hal ini tetap dibiarkan terus-menerus, maka jangan harap sektor perikanan di jember akan berkembang", kata Hambali ketua FKN Puger.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar